Memasuki tahun 2026, kebijakan perpajakan Indonesia memasuki era baru di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah menegaskan arah kebijakan yang diambil bukanlah dengan menambah beban baru kepada masyarakat, melainkan dengan fokus pada penguatan fondasi sistem itu sendiri. Komitmen ini diwujudkan dalam keputusan untuk tidak ada penambahan jenis pajak baru maupun kenaikan tarif pajak yang sudah berlaku, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tetap di angka 12%. Langkah ini disambut positif oleh kalangan pengusaha dan diharapkan dapat memberikan kepastian serta stabilitas iklim usaha di tengah dinamika ekonomi global.
Pilar utama dari strategi ini adalah reformasi administrasi melalui digitalisasi penuh dengan sistem Coretax. Mulai tahun 2026, seluruh administrasi perpajakan, termasuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, wajib dilakukan melalui platform digital ini, menandai berakhirnya era sistem DJP Online. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan memperluas basis pajak dengan mengintegrasikan data lintas lembaga. Selain itu, Indonesia juga mengimplementasikan penuh rezim Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax) sebesar 15% bagi perusahaan multinasional besar, serta memperluas cakupan pertukaran informasi keuangan otomatis (AEoI) hingga ke produk uang elektronik dan mata uang digital, sebagai bagian dari penyesuaian dengan standar perpajakan internasional.
Meskipun tidak ada kenaikan tarif, target penerimaan pajak yang dipasang dalam APBN 2026 sangat ambisius, yaitu sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat sekitar 23% dari realisasi tahun sebelumnya. Target ini menjadi tantangan besar mengingat proyeksi pertumbuhan penerimaan hanya sekitar 20,5%, yang berpotensi menyebabkan defisit dari target. Untuk menjembatani hal ini, pemerintah mengandalkan optimalisasi sistem dan penguatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didorong oleh kesadaran akan besarnya tax gap atau celah penerimaan pajak, yang diperkirakan mencapai 6,4% dari PDB pada periode 2016-2021, dengan sebagian besar berasal dari rendahnya kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum, pengawasan berbasis data, serta pendekatan kepatuhan kooperatif menjadi kunci untuk mencapai target tanpa menambah beban tarif.
Secara keseluruhan, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah memilih jalur reformasi struktural dan pemanfaatan teknologi sebagai mesin utama untuk mendongkrak penerimaan negara. Kebijakan tanpa pajak baru ini bukan berarti status quo, melainkan sebuah strategi untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan efisien dalam jangka panjang. Keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada seberapa efektif pemerintah dapat menutup celah kebocoran, meningkatkan kepatuhan sukarela, dan memastikan bahwa setiap rupiah insentif fiskal yang diberikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian.
Sumber:
-
Pajakku.com, Daftar Kebijakan Pajak di Era Purbaya yang Berlaku pada 2026, 2026
-
IKPI.or.id, Pemerintah Pastikan 2026 Tanpa Kenaikan Tarif Pajak dan PNBP, 2025
-
CNBC Indonesia, Perhatian Warga RI! Wamenkeu Pastikan Tak Ada Kenaikan Pajak di 2026, 2025
-
Infobanknews.com, Coretax Mulai Berlaku, Korporasi Hadapi Era Baru Administrasi Pajak Real-Time, 2026
-
Finance.detik.com, Apa Itu Coretax Pajak? Layanan dari DJP yang Berlaku Tahun Ini, 2026
-
Kontan.co.id, Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum Global, 2026
-
Antaranews.com, Komisi XI pastikan Indonesia tetap patuhi “global minimum tax” di PFII, 2026
-
IKPI.or.id, Purbaya Targetkan Pajak 2026 Tumbuh 20,5%, Masih di Bawah Kebutuhan Target, 2026
-
RRI.co.id, Target Pajak 2026 Berat, DPR Dorong Pemerintah Buka Potensi Wajib Pajak Baru, 2026
-
IKPI.or.id, Ketum IKPI: Kepatuhan Sukarela dan Administrasi Efektif Kunci Perkecil Tax Gap, 2026
-
Bisnis.com, Bos Pajak ungkap Alasan Rasio Pajak RI Rendah, Ini 2 Pemicunya, 2025
-
Bisnis.com, Kemenkeu Prediksi Penerimaan Pajak 2026 Tak Sampai Target Rp2.357,7 Triliun, 2026
-
Pantau.com, Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Pajak di Tengah Tekanan Global dan Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat, 2026